JAKARTA - Pemerintah menyiapkan langkah berkelanjutan untuk memastikan harga pangan tetap stabil.
Tahun 2026 dipandang sebagai fase penguatan dari kebijakan sebelumnya. Badan Pangan Nasional menempatkan stabilitas harga sebagai prioritas utama.
Upaya tersebut dirancang sebagai kelanjutan dari pengendalian inflasi pangan yang relatif terkendali. Capaian pada tahun sebelumnya menjadi pijakan penting bagi kebijakan lanjutan. Pendekatan yang digunakan menggabungkan pemantauan, intervensi, dan pengelolaan pasokan.
Stabilitas harga pangan dinilai berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan dirancang lebih terintegrasi. Seluruh instrumen utama kembali dioptimalkan secara nasional.
Penguatan Pemantauan Harga Secara Nasional
Pemantauan harga menjadi fondasi utama kebijakan pangan tahun 2026. Pemerintah memperluas cakupan pengawasan harga di seluruh wilayah. Langkah ini bertujuan meningkatkan ketepatan pengambilan kebijakan.
Lebih dari seribu enumerator dikerahkan untuk memantau harga pangan. Komoditas yang diawasi diperluas agar lebih representatif. Pendekatan ini membuat kebijakan lebih presisi dan responsif.
Beberapa komoditas baru turut dimasukkan dalam sistem pemantauan. Di antaranya beras lokal, beras medium non-SPHP, dan daging kerbau. Perluasan ini memperkuat basis data pengendalian harga.
Intervensi Pasar Melalui Program SPHP
Intervensi pasar tetap menjadi instrumen utama pengendalian harga. Penyaluran SPHP beras pada tahun sebelumnya telah mencapai ratusan ribu ton. Program ini terbukti efektif menahan gejolak harga.
Program SPHP beras dilanjutkan hingga akhir Januari 2026. Skema ini memungkinkan stabilisasi harga pada masa transisi anggaran. Pemerintah memastikan distribusi berjalan tepat sasaran.
Selain beras, SPHP jagung juga diperkuat pada tahun 2026. Target penyaluran meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Program ini difokuskan untuk mendukung peternak mandiri.
Perlindungan Sosial dan Distribusi Antarwilayah
Bantuan pangan tetap menjadi bagian penting kebijakan pangan. Program ini menjaga daya beli kelompok rentan. Pemerintah memastikan keberlanjutan bantuan pada tahun 2026.
Pada tahun sebelumnya, bantuan pangan menjangkau puluhan juta penerima manfaat. Program tersebut mencakup beras dan minyak goreng. Skema ini akan kembali dijalankan secara nasional.
Selain bantuan langsung, distribusi antarwilayah diperkuat. Daerah surplus diarahkan memasok daerah defisit. Skema ini menjaga keseimbangan pasokan nasional.
Gerakan Pangan Murah dan Akses Konsumen
Gerakan Pangan Murah menjadi instrumen strategis di tingkat konsumen. Program ini mendekatkan pangan terjangkau kepada masyarakat. Pelaksanaannya terus diperluas secara nasional.
Pada tahun sebelumnya, ribuan kegiatan telah dilaksanakan. Program ini menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Pada 2026, cakupan diperluas hingga seluruh provinsi dan kabupaten.
Selain itu, akses pangan diperkuat melalui pengembangan Kios Pangan. Ribuan kios telah beroperasi di berbagai daerah. Jumlah dan cakupannya akan terus ditambah.
Cadangan Pangan dan Pengawasan Terpadu
Cadangan Pangan Pemerintah menjadi penopang utama stabilisasi. Target penyerapan ditetapkan untuk berbagai komoditas strategis. Langkah ini memastikan ketersediaan pasokan sepanjang tahun.
Komoditas utama mencakup beras, jagung, kedelai, hingga daging. Minyak goreng dan gula konsumsi juga menjadi prioritas. Seluruh cadangan disiapkan untuk intervensi pasar.
Pengawasan turut diperkuat melalui satgas pengendalian harga. Satgas ini melibatkan lintas kementerian dan daerah. Langkah ini efektif menahan gejolak harga dan akan dioptimalkan kembali.
Optimisme Menjaga Stabilitas Pangan Nasional
Pemerintah optimistis stabilitas harga pangan dapat terjaga. Seluruh instrumen telah disiapkan secara menyeluruh. Kebijakan dirancang untuk respons cepat terhadap dinamika pasar.
Pendekatan terpadu menjadi kunci keberhasilan kebijakan pangan. Koordinasi antar lembaga terus diperkuat. Seluruh pemangku kepentingan dilibatkan secara aktif.
Stabilitas pangan menjadi fondasi ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah berkomitmen menjaga harga tetap terjangkau. Kebijakan ini diharapkan memberi kepastian bagi masyarakat luas.